Pemerintah diminta untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan divestasi saham tambang milik perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik yang bertajuk ‘Politik Negosiasi Divestasi Tambang: Keuntungan dan Kesejahteraan untuk Siapa?’
Sebanyak 26 orang dari 10 negara mengikuti pelatihan di Bojonegoro terkait dengan pengelolaan minyak dan gas bumi, Senin, 16 Januari 2017. Kesepuluh negara tersebut adalah Myanmar, Indonesia, Vietnam, Filipina, Australia, India, Timor Leste, Meksiko, Mongolia, dan Afganistan.
Tim Resource Governance in Asia Pacific (RegINA), PolGov UGM bersama Asia Pacific Senior Officer of NRGI, Emanuel Bria mendiskusikan Desain Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif yang Baik di Daerah dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No.16 Jakarta Pusat. Dalam diskusi yang dihadiri langsung oleh Kepala KSP RI, Teten Masduki (kepala Kantor) beserta Yanuar Nugroho (Deputi II) dan Deni Puspa Purbasari (Deputi III) , RegINA POLGOV UGM menyampaikan ide-ide pokok pikiran yang dituang dalam Memo untuk Kantor Kepresidenan.
Transparansi merupakan semangat kolektif demi mengupayakan perbaikan tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia. Selain keterbukaan data, transparansi membutuhkan kemauan politik dan insentif supaya dapat berlaku merata di seluruh mata rantai keputusan industri ekstraktif. Demikian benang merah lokakarya yang difasilitasi oleh Research Center for Politics and Government (PolGov), FISIPOL, UGM pada 6-7 April di Jakarta. Lokakarya yang bertajuk “Transparansi sebagai Passion” itu didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretariat EITI Indonesia, Global Affairs Canada, Natural Resources Governance Institute (NRGI), dan Bank Dunia. Lokakarya melibatkan perwakilan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia, yaitu pemerintah, praktisi, akademisi, dan sejumlah aktivis organisasi masyarakat sipil.
Kesenjangan ekonomi, diskriminasi, meningkatnya eskalasi konflik dan absennya peran negara memberikan perlindungan pada kelompok minoritas dari represi kelompok mayoritas dan sistem ekonomi pasar menjadi bahan diskusi terfokus yang diselenggarakan Yayasan TIFA. Abdul Gafar Karim selaku Koordinator Program RegINA terlibat dalam diskusi ini.
Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memperketat pengawasan realisasi reklamasi bagi pengusaha tambang batubara untuk menghindari dampak kerusakan lingkungan pascatambang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Aryono seusai acara "South East Asia Local Leader Forum 2016 : Transformasi tata Kelola Manfaat dan Risiko Pertambangan di Tengah Perubahan Regulasi" di Yogyakarta, Kamis (25/2/2016).
Sistem lelang dilakukan tidak lain agar masalah izin pertamabangan ini transparan bersih dan rapi tidak tumpang tindih. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Kepala Dinas ESDM se-Indonesia, Dewi J Putriatni saat menghadiri SEA Local Leader Forum di Hotel Melia PurosaniYogyakarta, Kamis (25/2) siang.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral meminta pemerintah daerah menjamin kepastian hukum investasi bidang pertambangan dengan tidak mempersulit izin eksplorasi maupun produksi yang diajukan pengusaha tambang. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Aryono seusai acara "South East Asia Local Leader Forum 2016: Transformasi Tata Kelola Manfaat dan Risiko Pertambangan di Tengah Perubahan Regulasi" di Yogyakarta, Kamis (25/2).
Penilaian itu diungkap lewat hasil riset yang dilakukan Pusat Penelitian Politik dan Pemerintahan (PolGov) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Adapun empat daerah atau kabupaten yang menjadi obyek riset meliputi Tanah Bumbu, Banyuwangi di Jawa Timur, serta Belu dan Manggarai di Nusa Tenggara Timur. Berita ini dimuat Koran Tempo online pada 28 Januari 2016.
Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada (UGM) Rabu (27/1/2016) pagi ini menggelar diskusi pengetahuan terkait hasil penelitian mereka terkait sumber daya alam di Tanah Bumbu. Berita ini dimuat di Banjarmasin Post online.
Pengetahuan lokal sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat lokal kerap terabaikan dalam kebijakan pertambangan. Padahal, pelibatan pengetahuan lokal dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat pertambangan. Berita ini dimuat di Kompas pada 27 Januari 2016.
Melalui Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan, peneliti UGM meneliti konflik tambang di Kabupaten Banyuwangi terus berlanjut. Hasilnya, disinyalir praktik pengambilan keputusan untuk menambang kekayaan alam yang begitu melimpah ini secara de facto tidak melibatkan peran masyarakat lokal. Berita ini dimuat di Surya Online pada 27 Januari 2016.
Hasil riset PolGov, UGM menunjukkan, pertambangan emas di Banyuwangi, Jawa Timur, berisiko tinggi terhadap masyarakat sekitar. Pemerintah Banyuwangi dianggap mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat terhadap gunung setinggi 450 meter dari permukaan laut itu. Berita ini dimuat di Tempo.co pada 27 January 2016.
Forum diseminasi hasil penelitian PolGov UGM di Kupang hari ini (18/1) bertajuk "Memperkuat Simpul Pengetahuan Lokal untuk Tata Kelola SDA", dihadiri oleh ragam elemen dari pemerintah provinsi dan kabupaten, organisasi masyarakat sipil, kalangan akademisi serta perwakilan dari masyarakat lokal di sekitar lokasi pertambangan. Berita ini dimuat di Floresa.com, 18 Januari 2016.
Terhentinya kegiatan tambang di Torong Besi merupakan buah dari advokasi anti-tambang yang digerakkan jaringan masyarakat lingkar hutan bersama organisasi masyarakat sipil. Meski perusahaan tambang kini tak lagi beroperasi di Torong Besi, masyarakat lingkar hutan terus membicarakan kemungkinan kembalinya kegiatan tambang ke wilayah hutan adat mereka.