RegINA Bicarakan Masa Depan Tata Kelola Sumberdaya Ektraktif dengan Kantor Staf Presiden

event Diterbitkan pada: 2016-08-11

Sumberdaya alam, khususnya MIGAS dan MINERBA, akan memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan masyarakat hanya bila mampu dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Agustus 2016, tim Resource Governance in Asia Pacific (RegINA), PolGov  UGM bersama Asia Pacific Senior Officer of NRGI, Emanuel Bria mendiskusikan Desain Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif yang Baik di Daerah dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia di Gedung Bina Graha Jl. Veteran No.16 Jakarta Pusat. Dalam diskusi yang dihadiri langsung oleh Kepala KSP RI, Teten Masduki (kepala Kantor) beserta Yanuar Nugroho (Deputi II) dan Deni Puspa Purbasari (Deputi III) , RegINA POLGOV UGM menyampaikan ide-ide pokok pikiran yang dituang dalam Memo untuk Kantor Kepresidenan.

Dalam diskusi yang berlangsung selama 1 jam dalam suasana hangat dan santai tersebut, tim RegINA POLGOV UGM, sebagaimana dituturkan oleh Hasrul Hanif (anggota dewan ahli RegINA POLGOV UGM), kembali menekan bahwa kebanyakan pemerintah daerah di Indonesia terlalu menyibukkan diri untuk bernegosiasi tentang porsi bagi hasil antara Pusat dan daerah namun mengabaikan bagaimana mengelola penerimaan yang diperoleh tersebut dengan baik. Padahal penerimaan fiskal dari MIGAS dan MINERBA sebenarnya sangat volatile karena harga yang berubah-rubah dan produksi yang sangat dinamis. Selain itu, kapasitas absorsi daerah atau kemampuan mentransformasikan penerimaan menjadi barang dan jasa yang produktif dan berklanjutan juga berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lain. Penerimaan sektor MIGAS dan MINERBA juga tidak pernah abadi karena termasuk sumberdaya yang tak terbaharukan.

Oleh karena itu, dalam RegINA POLGOV UGM kembali menekan pentingnya desain pembangunan regional yang tidak bergantung pada sumberdaya ektraksi dan mentransformasikan penerimaan dari sumberdaya ekstraksi ke sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bersama NRGI, RegINA POLGOV UGM menawarkan kembali terobosan tentang Soverign Wealth Funds (SWF), dimana penerimaan dari sumberdaya ektraktif diinvestasikan untuk berbagai bentuk investasi dimana penghasilan  dari investasi tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan belanja publik dan investasi bagi sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan  sedangkan pokok dana yang diinvestasikan tetap ada dan permanen melampaui siklus eksploitasi sumberdaya ekstraksi itu sendiri. SWF juga akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan “soft spending” dalam belanja publik mereka sehingga tidak akan terpengaruh oleh volatilitas harga komoditas sumberdaya ekstraktif. Saat ini, baru satu daerah di Indonesia yang mencoba bereksprementasi untuk menerapkan ide ini, yaitu Kabupaten Bojonegoro Tentu saja, RegINA POLGOV UGM juga mengingatkan bahwa pentingnya transparansi yang tinggi dana dan pengawasan eksternal yang independen untuk menghindari dana tersebut menjadi saluran korupsi atau patronase.

Diskusi tersebut diakhiri dengan adanya kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang lebih formal antara RegINA POLGOV UGM dengan KSP RI dalam merumuskan desain Pembangunan Daerah dan Tata Kelola Sumberdaya Sumberdaya Ekstraksi yang Baik di Indonesia. (YIC)