Publikasi

Semangat mendorong perekonomian lokal berbasis sektor-non tambang menjadi kerangka utama kajian kebijakan ini. Kajian ini menyoroti kebijakan di sektor pariwisata, perkebunan sawit, pertanian lada, dan perikanan laut, yang berpotensi mengakhiri ketergantungan terhadap pertambangan timah. Namun, kajian ini juga mencermati implikasi perkembangan sektor tersebut karena kecenderungannya melibatkan modal ekonomi berskala besar dengan jaringan nasional dan internasional. 

Kebijakan tata kelola penambangan kawasan sumur tua Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro selama ini terbatas pada aspek formal kelembagaan ekonomi dan prinsip tata kelola
pertambangan yang baik (good mining governance). Sementara itu, aspek sosial kultural masyarakat yang hidup dari pengelolaan minyak secara tradisional relatif belum diakomodasi. Risalah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengelola penambangan minyak rakyat di Wonocolo.

Rencana pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi District, East Java ditentang banyak pihak. Di satu sisi, rencana itu diyakini akan meningkatkan pembangunan ekonomi lokal. Di sisi lain, rencana itu juga berdampak negatif terhadap sosial dan lingkungan. Penduduk setempat harus menanggung resiko dan biaya kerusakan alam dan ekologi yang ditimbulkan oleh kegiatan eksplorasi. Ringkasan kebijakan ini menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki pilihan rasional dalam mencermati resiko dan biaya sosial yang ditimbulkan kegiatan ekstraktif. Hal penting yang harus dilakukan adalah mendorong aksi kolektif untuk mengoptimalkan ruang partisipasi bagi kontrol publik dalam proses penerbitan lisensi pertambangan. 

Pertambangan merupakan sektor penting bagi pembangunan sosial dan ekonomi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yakni berkontribusi hingga 45 persen terhadap kegiatan ekonomi daerah. Kegiatan ekstraktif mendorong pembangunan ekonomi namun juga berimplikasi terhadap sosial dan lingkungan. Sejumlah gejala menunjukkan bahwa peran komunitas lokal telah terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan untuk menambang. Pertambangan telah mengabaikan persetujuan komunitas lokal padahal merekalah yang harus menanggung resiko dan biaya kerusakan alam dan ekologi yang ditimbulkan kegiatan eksplorasi. Ringkasan kebijakan ini menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki pilihan rasional dalam mencermati resiko dan biaya sosial yang ditimbulkan kegiatan ekstraktif. Hal penting yang harus dilakukan adalah mendorong aksi kolektif untuk mengoptimalkan ruang partisipasi bagi kontrol publik dalam proses penerbitan lisensi pertambangan. 

Ringkasan kebijakan ini menegaskan bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan yang berbasis pada tradisi dan kebudayaan untuk melindungi kesehatan dan keseimbangan ekologi. Dengan membuka ruang bagi komunitas lokal untuk menyampaikan aspirasinya, pemerintah daerah dapat meningkatkan kontrol publik untuk meminimalkan resiko kegiatan ekstraktif yang destruktif. 

Kaya akan komoditas mineral, NTT menarik minat banyak investor untuk membuka pertambangan secara masif di Belu. Namun, sejumlah gejala menunjukkan terabaikannya peran komunitas lokal dalam proses pengambilan keputusan untuk menambang. Pertambangan telah mengabaikan persetujuan masyarakat lokal padahal mereka lah yang harus menanggung segala resiko dan biaya kerusakan alam dan ekologi yang ditimbulkan kegiatan eksplorasi. Ringkasan kebijakan ini menekankan bahwa komunitas lokal memiliki pengetahuan yang bersumber pada tradisi dan kebudayaan untuk melindungi kesehatan dan keseimbangan ekologi. Dengan membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menyampaikan aspirasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan kontrol publik untuk meminimalkan resiko kegiatan ekstraktif yang merusak.